Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah sangat menghargai berbagai masukan dan kritik terkait posisi Indonesia dalam keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh ulama di Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026) malam. Merespons adanya usulan agar Indonesia menangguhkan keanggotaan atau keluar dari BoP, pemerintah menyatakan tetap terbuka namun memilih untuk mencermati keadaan secara mendalam. Nusron menekankan bahwa bangsa Indonesia telah menerima BoP sebagai instrumen diplomasi untuk perdamaian, sehingga langkah tersebut perlu diupayakan secara maksimal terlebih dahulu. "Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu. Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ini dicoba dulu," ujar Nusron Wahid. Pemerintah menilai BoP saat ini merupakan satu-satunya wadah strategis yang tersedia untuk membahas secara konkret upaya perdamaian di Palestina dan Gaza. Sumber: Sekretariat Presiden #whistlrmetrotv #beritaterkini #beritawhistlr #beritaviral #metrotv #viral #fyp #presidenri